PENDIDIKAN YANG DEMOKRATIS

Jangan Korbankan Nilai Moral

2011-08-03T13:45:00.000-07:00

MULYOTO
Dunia pendidikan kita, kini telah banyak kehilangan nilai moral. Lihat saja, banyak praktik dalam dunia pendidikan yang justru membuat anak belajar untuk curang, tidak jujur, dan malas.
Contoh paling nyata betapa sekolah telah kehilangan nilai moral adalah fenomena kecurangan saat ujian nasional. Karena khawatir ada siswa yang tidak lulus, atau khawatir nilai ujian nasional yang diperoleh kalah dengan sekolah lain, diterapkanlah praktik perjokian, pencurian soal, hingga yang kini masih menjadi pembicaraan aktual: mencontek massal.
Kasus-kasus yang terungkap hanyalah contoh yang kelihatan. Kecurangan sebenarnya mungkin lebih besar dari yang terungkap di media massa. Ya, seperti layaknya gunung es saja. Yang kelihatan hanya beberapa bagian, padahal bagian yang lebih besar tertutup dari pandangan.
Kadang, saya merasa miris merasakan aroma kebobrokan moral dalam dunia pendidikan kita. Saat kegiatan pembelajaran di kelas satu dan dua, dengan susah payah kita berusaha menggali nilai-nilai didik dari setiap mata pelajaran yang kita berikan. Kita mengajar tidak semata-mata berusaha membuat anak didik tahu, tapi juga memiliki sejumlah kecakapan hidup, memiliki sikap dan perilaku luhur dan menginternalisasi nilai-nilai budi pekerti. Meminjam adagium dalam dunia pendidikan, kita ingin mendewasakan manusia menjadi manusia yang baik, bertanggung jawab dan mandiri.
Namun, di akhir tahun, ketika ujian nasional datang, nilai-nilai moral itu seolah sirna. “Persetan dengan kejujuran. Persetan dengan prinsip-prinsip obyektivitas dan keadilan. Yang penting semua siswa bisa lulus. Yang penting nilai rata-rata sekolah terdongkrak sehingga bisa mencapai rangking tinggi di tingkat propinsi. Yang penting gengsi dan prestise sekolah menanjak, tak peduli dengan menjunjung tinggi sportivitas.”
Begitulah yang terjadi.
Hemat saya, dekadensi moral dalam dunia pendidikan ini layak kita cermati dampaknya. Kita mesti sadar bahwa praktik pembelajaran yang tidak menjunjung nilai-nilai moral akan berdampak pada karakter generasi muda kita. Kecurangan dalam ujian nasional sebagai salah satu contoh jelas telah mematikan sikap jujur, ulet, teliti, dan adil dalam diri siswa.
Di lain pihak, di luar dunia pendidikan, anak didik kita juga melihat praktik kecurangan dengan amat nyata saat korupsi merajalela. Sebut saja kasus Gayus Tambunan, Nazarudin, dan Nunun Nurbaeti. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan para punggawa negara ini disiarkan secara intens oleh media televisi dan cetak sehingga lengkaplah sudah media pembelajaran praktik kecurangan bagi anak didik kita.
Anak-anak berpikir, berbuat curang itu bukan suatu masalah. Toh, di sekolah mereka diajari melakukan itu. Di masyarakat, para pejabat negara, juga melakukan hal yang sama. Wah, akan jadi apa bangsa ini ke depan kalau semua kebobrokan ini tidak segera diperbaiki?
Sebagai seorang guru, saya tidak dapat berbuat apa-apa selain berseru: marilah kita kembalikan nilai-nilai moral dalam praktik pendidikan kita. Marilah kita berantas kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional! Juga, mari kita berantas korupsi dalam masyarakat kita!
Sekolah merupakan lingkungan pendidikan, tempat para anak bangsa menempa diri. Mari tempa mereka dengan pengalaman-pengalaman bermakna yang mampu mengembangkan seluruh potensi mereka: kognisi, afeksi dan psikomotori. Kita fasilitasi mereka dengan program pembelajaran yang memberdayakan, yang menyulut potensi-potensi yang masih terpendam. Yang menggerakkan mereka untuk melakukan kegiatan belajar sepanjang hayat, secara mandiri.
Tempa mereka dengan kehidupan yang menjunjung moralitas: kejujuran, keuletan, kerja keras, dan sikap sportivitas! Hingga suatu saat, kelak mereka menjadi insan yang berguna, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat dan bangsanya.
Saya sangat apresiatif terhadap kisah Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata (Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2005). Dilukiskan, sebuah sekolah marjinal di Pulau Belitung yang hanya punya siswa sepuluh orang dengan guru dua orang, mampu membuktikan bahwa sebuah kederhanaan, kejujuran, dan moralitas ternyata mampu mengantarkan anak didik kita kepada jati dirinya masing-masing. Bahkan pencapaian itu jauh melebihi batas kenyataan yang dapat dibayangkan.
Dengan rendah hati, Bu Muslimah yang dihadirkan di acara Kick Andi mengatakan. ”Saya ini hanya seorang guru desa. Saya tidak sehebat yang diceritakan dalam novel ini.”
Tapi jelas satu hal yang dimiliki oleh sosok guru ini: keikhlasan. Sebuah moralitas tertinggi yang dimiliki oleh manusia.

MULYOTO, guru matematika SMK Negeri 1 Pungging Mojokerto.

Ayo Kita Selamatkan Ekosistem Kali Brantas

2011-08-03T13:41:00.000-07:00

MULYOTO

Bahaya! Ternyata, Kali Brantas tidak hanya terancam oleh ulah penambang pasir liar yang mengeruk pasir seenaknya dengan mesin penyedot, melainkan juga terancam oleh pencemaran. Penelitian yang dilakukan Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Concervation) dan Jasa Tirta II menemukan fakta bahwa telah terjadi penurunan kualitas populasi ikan di Kali Brantas, baik dalam hal jumlah maupun jenisnya. Bahkan, di sepanjang Rolak Songo Mojokerto hingga daerah Gayungsari ditemukan beberapa ikan mengalami bibir sumbing, warna ikan cenderung menguning, dan perubahan ikan dari jantan menjadi betina. Untuk kasus terakhir, kemungkinan penyebabnya adalah limbah pil KB (Surya, 13 Juli 2011).
Fakta-fakta itu merupakan sinyalemen bahwa Kali Brantas mengandung zat pencemar dalam kategori berat karena dalam dua tahun saja, penurunan kualitas populasi begitu drastis. Kalau pada tahun 2009 jumlah ikan yang teridentifikasi masih ada 23 jenis, kini pada tahun 2011 tinggal 11 jenis saja. Jenis yang lain mungkin telah punah.
Sumber pencemar Kali Brantas ada dua yaitu industri dan rumah tangga. Penulis pernah menelusuri sepanjang bantaran sungai terbesar di Jawa Timur itu dan melihat cukup banyak industri yang membuang limbah ke sungai. Selain itu, juga banyak warga yang membuang limbah rumah tangga di situ, mulai dari sisa makanan, plastik, kertas, deterjen, logam dan obat-obatan. Ini merupakan ekses dari sungai yang melintasi kawasan industri dan padat penduduk. Seolah, sungai adalah ekosistem paling aman untuk mendaur ulang segala macam limbah.
Kalau jumlahnya masih dalam batas wajar, mungkin tak menjadi masalah. Akan tetapi, ketika jumlah limbah dan jenisnya telah melawati ambang batas kemampuan, tentu akan menjadi beban berat bagi sungai. Sungai tak lagi mampu menguraikan limbah-limbah itu. Dampaknya, ekosistem dan keanekaragaman hayati sungai menjadi terganggu.
Saat sungai masih menjadi sumber penghasil ikan, pencemaran sungai tentu wajib diwaspadai. Zat-zat berbahaya yang terakumulasi di dalam tubuh ikan bisa meracuni manusia dan pada gilirannya akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Apalagi, dari sungai ini pula jutaan masyarakat menggantungkan diri untuk memenuhi sumber air bersih sehari-hari. Zat aditif berbahaya yang terakumulasi di daerah muara juga akan merusak ekosistem mangrove dan terumbu karang di dekat pantai.
Masalahnya, bagaimana menindaklanjuti hasil penelitian Ecoton dan Jasa Tirta itu?
Tak ada pilihan lain. Tindak pencemar sungai, baik industri maupun masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai! Industri yang membuang limbahnya ke sungai harus selalu dipantau agar mengamankan dulu limbah itu sebelum mengalirkannya ke sungai. Sedangkan warga harus senantiasa disadarkan dengan gerakan pendidikan lingkungan hidup yang memadai agar mereka tidak sembarangan membuang limbah. Keduanya harus diimbangi dengan tindakan keras terhadap para pelanggar. Para pelanggar mesti diberi sanksi hukum yang tegas sebagaimana diatur undang-undang maupun perda.
Selama ini, Kali Brantas memang menjadi wilayah kewenangan provinsi dalam pengelolaannya. Tetapi, karena pemerintah yang paling dekat dengan daerah aliran sungai adalah pemerintah daerah, ada baiknya keterlibatan pemerintah daerah diperkuat, utamanya untuk memantau sungai dan menindak pencemar secara rutin. Kita bisa mengoptimalkan peran Dinas Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) yang biasanya selalu ada di tiap daerah kabupaten atau kota.
Kalau tidak ada tindak lanjut yang efektif, kita bakal menyaksikan ekosistem sungai merana, dan puncaknya, kita juga yang menderita.
Mulyoto SPd Msi, Guru SMK Negeri 1 Pungging

Lepaskan Aku Ibu

2010-09-17T16:40:00.000-07:00

MULYOTO

Lepaskan aku, Ibu
Aku ingin terbang di angkasa luas sebagai burung perkasa
Menaiki bukit-bukit dan menuruni lembah-lembah
Meneguk pahitnya racun dan meminum manisnya madu

Lepaskan aku, Ibu: Akan kulalui bola belenggu, kutembus dengan tajam paruhku
Dan pada suatu senja, ketika kau dongengkan belenggu itu lagi, aku tak lagi di dalamnya
Dongengmu hanyalah terdengar sayup-sayup, karena aku telah terlepas dari nina boboknmu
Aku telah terbebas dari mantra-mantramu

Lepaskan aku, Ibu
Dunia ini ternyata luas, tak kuduga ternyata luasnya melebihi batas cakrawala
Di sana di dunia baru, akan tetap kukenang dongeng-dongeng tidurmu
Tentu tetap akan kurindu, saat-saat aku pulang
Lalu kita berbagi bulir-bulir padi basah
Dan nanti di senja hari, bolehlah kau dongengkan cerita paling mistis
Tentang dunia malam dengan suara srigala di sela-sela angin dingin yang menakutkan
Dongengkan lagi, aku akan cepat tidur merajut mimpi-mimpiku sendiri
Dan dongengmu itu, tak lagi punya arti

Kebijakan Pendidikan: Kita Tidak Pernah Konsisten

2010-09-07T01:35:00.000-07:00

Mulyoto

Pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi, hemat saya merupakan sebuah terobosan besar dalam kebijakan pendidikan kita. Dalam kebijakan ini, sebagaimana konsepnya, guru memiliki ruang lebih luas berimprovisasi dalam pembelajaran. Gurulah yang menentukan metode pembelajaran berdasarkan pertimbangan kondisi siswa, situasi lingkungan belajar, fasilitas yang ada, dan hal-hal yang bersifat kontekstual.
Terus terang, pada saat-saat awal KBK ramai dibicarakan, saya termasuk salah satu guru yang sangat antusias menyambut implementasinya. Saya waktu itu membayangkan, saya akan mengembangkan sebuah pembelajaran yang demokratis, pembelajaran yang membebaskan, pembelajaran yang mengembangkan potensi individual anak didik, dan pembelajaran kontekstual yang memberikan makna bagi kehidupan nyata anak didik kita. KBK sudah diterapkan, tetapi pembelajaran yang demikian masih ada dalam bayangan. Saya baru sadar, kebijakan pendidikan kita memang tidak konsisten.
KBK yang konon memberikan ruang luas kepada guru untuk mengembangkan kreativitas dalam membelajarkan siswa ternyata terpasung dengan kebijakan ujian nasional (UN), dengan alasan standardisasi mutu pendidikan. Para ahli pendidikan tahu, ketika KBK diterapkan, maka yang berlaku adalah otonomi guru. Bukan hanya otonomi dalam pembelajaran, melainkan juga otonomi dalam evaluasi terhadap hasil pembelajaran.
Saya kurang setuju dengan pendapat rekan Hendro Martono (Kompas, 13 Februari 2006) yang mensyaratkan pelaksanaan evaluasi pembelajaran harus dilakukan oleh pihak luar. Dalam pandangan rekan Hendro, evaluasi memang sudah seharusnya tidak dilakukan oleh guru sendiri. Seperti uji kompetensi bagi mata pelajaran Diklat Produktif (di SMK), harus melibatkan tim dari pihak dunia industri sebagai assessor. Ini bertujuan menjamin agar sertifikat yang dimiliki siswa nantinya diakui oleh pasar.
Logika inilah yang digunakan oleh rekan Hendro untuk menerima meski dengan berat hati kebijakan ujian nasional. Dengan ujian nasional, hasil kerja guru dalam membelajarkan siswa seolah akan lebih obyektif tergambar dalam bentuk angka-angka rigid. Tidak ada peluang guru untuk mendongkrak nilai atau memanipulasinya.
Hemat saya, tiga hal dalam kegiatan pembelajaran, yakni membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan evaluasi hasil belajar, merupakan satu kesatuan yang menjadi wilayah operasional guru. Guru membuat rencana pembelajaran dengan mengacu pada kompetensi dasar yang ditetapkan kurikulum, disertai pertimbangan atas permasalahan kontekstual masyarakat, lalu melaksanakan pembelajaran itu.
Meski mengacu pada kompetensi dasar yang sama, bentuk kegiatan pembelajaran antarguru dengan situasi yang berbeda tentu beragam, demikian juga hasilnya. Gurulah yang paling tahu atas kompetensi mana yang harus diuji, bukan pihak luar. Perebutan terhadap kewenangan guru dalam menguji hasil belajar siswa justru menghasilkan sistem evaluasi yang tidak valid karena tidak mengukur kemampuan siswa yang sebenarnya.
Di samping itu, sebagaimana sering kali disebut-sebut, ujian nasional menjadi sumber penyebab terjadinya malpraktik dalam pendidikan kita. Evaluasi yang mestinya mengacu pada pembelajaran, dibalik menjadi pembelajaran yang mengacu pada soal-soal evaluasi (ujian nasional). Evaluasi yang seharusnya komprehensif, dalam praktiknya hanya menjaring kemampuan siswa dalam aspek kognitif, sementara aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan, skill) tidak digubris. Hasil evaluasi yang mestinya tak lebih dari sekadar gambaran atas kemampuan siswa, didewakan sebagai penentu masa depan.
Pada gilirannya, kenyataan inilah yang mendorong terjadinya berbagai kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional, mulai dari kebocoran soal, praktik perjokian hingga penggantian jawaban siswa oleh oknum panitia sendiri.
Dalam perspektif ini, meski saya berada dalam pihak yang tidak bisa berbuat apa-apa, saya tetap melihat pelaksanaan ujian nasional sebagai bentuk inkonsistensi dalam kebijakan pendidikan kita. Ujian nasional bukan hanya sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap profesionalisme guru, melainkan juga sebagai bukti sikap setengah hati dalam mengimpelementasikan KBK. Kalau KBK diyakini sebagai sebuah pembaruan dalam pendidikan kita yang akan mampu mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) kita, mengapa dalam pelaksanaannya mesti dijegal dengan kebijakan ujian nasional?

Berbagai kontradiksi

Kalau dirunut ke belakang, sebenarnya masih banyak kontradiksi lain dalam kebijakan pendidikan kita. Salah satunya yang telah berlangsung begitu lama adalah pandangan terhadap arti pendidikan itu sendiri.
Dalam berbagai retorika, baik dalam masa kampanye pemilu maupun dalam upacara-upacara, sering disebut bahwa pendidikan itu sangat penting dan sangat strategis dalam konteks peningkatan kualitas SDM.
Akan tetapi, ketika berhadapan dengan konsekuensi akan kebutuhan dana yang besar, keyakinan kita seolah goyah. Pendidikan jadi sekadar cukup penting, agak penting, bahkan tidak begitu penting.
Bukti nyata akan hal ini adalah masih belum terealisasinya proporsi 20 persen APBN bagi anggaran pendidikan kita, meski kita telah merdeka lebih dari setengah abad. Alasan klisenya, dana kita masih belum memadai, atau kita akan memenuhi itu secara bertahap.
Padahal, kebijakan tentang proporsi 20 persen mestinya tak perlu menunggu uang kita banyak karena proporsi tidak bergantung pada total nilai APBN. Proporsi hanya ditentukan oleh variabel konsistensi terhadap keyakinan bahwa pendidikan memang penting. Selama keyakinan ini gampang goyah, tentu akan selalu berat untuk mewujudkan proporsi 20 persen itu. Bahkan ketika ketentuan itu telah secara eksplisit masuk dalam perundang-undangan, termasuk konstitusi sekalipun.
Begitulah, dunia pendidikan kita memang sarat dengan kontradiksi. Manajemen pendidikan katanya harus berbasis sekolah (ingat MBS), tetapi dalam pelaksanaannya kepala sekolah masih sangat bergantung pada kebijakan birokrasi di atasnya.
Guru katanya merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan, nyatanya, hingga kini nasibnya belum banyak yang terentas dari keterpurukan. Guru dituntut untuk senantiasa belajar meningkatkan kompetensinya, tetapi kenyataannya, kegiatan pelatihan cenderung hanya bernuansa proyek. Padahal, membeli buku, koran, dan majalah gajinya tidak cukup, apalagi mengakses internet.
Hemat saya, selama kita belum bisa konsisten, selama kebijakan-kebijakan pendidikan masih penuh dengan kontradiksi-kontradiksi, jangan harap akan terjadi lompatan signifikan terhadap kualitas pendidikan dan kualitas SDM kita.

Mulyoto Guru SMK Negeri 1 Pungging Mojokerto (Dimuat di Kompas, 13 Maret 2005)

Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi Belajar dari Pengalaman SMK

2010-09-07T01:22:00.000-07:00

MULYOTO

MENGANTISIPASI pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi di SLTP/SMU mulai tahun ajaran 2002/2003, ada baiknya kita belajar dari pengalaman sekolah menengah kejuruan (SMK). SMK yang lebih dulu melaksanakan kurikulum tersebut sejak tahun ajaran 1999/2001 tentu punya pengalaman berharga yang dapat dijadikan bahan rujukan.

Kurikulum berbasis kompetensi ternyata memang mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, karakteristik individual siswa terakomodasi. Artinya, siswa yang cepat dalam menuntaskan belajarnya tanpa terhambat akibat menyesuaikan diri dengan yang lambat. Sementara siswa yang lambat tetap terlayani sesuai dengan kemampuannya dengan mengikuti pembelajaran remidi.

Ini bisa terjadi karena kurikulum berbasis kompetensi menggunakan sistem pembelajaran tuntas (mastery learning) dengan basis kompetensi. Siswa dituntut untuk menguasai suatu kompetensi secara tuntas (nilai enam ke atas). Yang belum tuntas harus mengikuti ulangan perbaikan. Bahkan, saat nilai sudah masuk dalam rapor, siswa tetap diberi peluang memperbaiki nilai, dan hasilnya dicantumkan pada kolom perbaikan dalam rapor.

Kedua, obyektivitas penilaian relatif terjamin. Guru tidak harus mengatrol nilai hanya supaya siswa dapat naik kelas. Guru tidak perlu rikuh memberi nilai tiga atau empat kalau memang kemampuan siswa pada suatu kompetensi memang rendah. Sebab, masih ada kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki nilai melalui ulangan perbaikan. Bahkan, meski sudah naik kelas, siswa yang ingin memperbaiki nilai pada kelas sebelumnya tetap diberikan kesempatan.

Ketiga, kualitas lulusan akan relatif lebih baik. Dikatakan begitu, karena parameter keberhasilan belajar siswa dilihat dari basis kompetensi. Selama suatu kompetensi belum secara tuntas dikuasai siswa, maka siswa itu harus mengulang sampai diperoleh kemampuan dalam kategori tuntas. Apalagi dengan lebih obyektifnya sistem penilaian, siswa dipaksa untuk benar-benar menguasai suatu kompetensi.

Keempat, semua nilai yang tertera pada rapor tidak terbuang. Nilai rapor mulai semester I sampai VI, yang merupakan gambaran penguasaan siswa terhadap kompetensi yang pernah dipelajari, digabung dengan nilai evaluasi belajar tahap akhir nasional (ebtanas) dalam sebuah transkrip nilai. Dengan begitu, ukuran keberhasilan tidak lagi dilihat dari nilai ebtanas saja, melainkan menyeluruh. Ini akan memberikan data yang valid dan komprehensif tentang kemampuan lulusan. Di lain pihak, ini juga berperan untuk menciptakan persepsi yang proporsional terhadap nilai ebtanas, yakni sebagai salah satu saja dari sekian indikator keberhasilan belajar.

***

KENDATI begitu, harus diakui bahwa kelebihan-kelebihan tersebut belum dapat terwujud secara sempurna. Ada beberapa kondisi yang dirasakan cukup mengganggu keberhasilan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.

Pertama, masih ada guru yang tidak segera mengadakan ujian begitu suatu kompetensi selesai diberikan. Akibatnya, kemampuan siswa tidak segera diketahui, sehingga siapa yang tuntas dan siapa yang belum tuntas belajarnya untuk suatu subkompetensi belum bisa diketahui. Kondisi ini dirasakan sangat mengganggu pelaksanaan prinsip pembelajaran tuntas.

Kedua, masih ada guru yang belum bisa meluangkan waktunya untuk mengadakan program pembelajaran remidi dan pengayaan. Untuk melaksanakan program ini sebenarnya bisa dilakukan di luar jam pelajaran, namun ini menuntut biaya tambahan untuk uang lelah guru. Sementara ini, yang telah dilaksanakan oleh beberapa SMK, berdasarkan pengamatan penulis adalah siswa yang belum tuntas disuruh belajar sendiri dan diberikan kesempatan ulangan perbaikan. Payahnya, tidak semua siswa mampu untuk belajar mandiri. Maka, tak perlu heran kalau nilai ulangan perbaikan kadang tidak lebih baik daripada nilai sebelumnya.

Ketiga, budaya pengatrolan nilai masih bisa terjadi. Ini dilakukan oleh guru yang tidak ingin repot-repot harus mengadakan ulangan perbaikan,lebih-lebih untuk melaksanakan program remidiasi dan pengayaan. Selain itu, masih ada guru yang belum mampu untuk legawa menjadikan nilai siswa sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Mereka takut, dengan memberikan nilai pada siswa secara apa adanya, justru akan menjadi bumerang bagi kredibilitasnya. Maka, ditempuhlah jalan pintas: pengatrolan nilai.

Itulah beberapa catatan dari sekitar tiga tahun pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi di SMK. Lagi-lagi, rekomendasinya adalah bahwa guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan. Agar kurikulum berbasis kompetensi mencapai tujuan yang diinginkan, kuncinya berada pada kesiapan, kemauan, dan kemampuan guru untuk melaksanakan kurikulum tersebut secara sungguh-sungguh.

MULYOTO Guru SMK Negeri 1 Pungging Mojokerto
Dimuat di Kompas. Senin, 1 April 2002

Sistem SKS di SMP dan SMA

2010-08-26T01:17:00.000-07:00

Mulyoto

Tadi malam saya membaca Neswleeter di Metro TV soal akan diterapkannya sistem SKS di SMP dan SMA. Kalau ini benar-benar akan menjadi kebijakan Diknas yang baru, rasanya sebentar lagi akan muncul pro-konra.

Sistem ini hemat saya memang sangat menjawab kebutuhan siswa akan karakteristik induvidualnya. Ada siswa yang cepat belajarnya akan terakomodasi, siswa yang lambat pun tidak terbirit-birit dan ngos-ngosan. Guru juga tidak perlu menyulap nilai rapor siswa agar bisa naik kelas karena dalam sistem SKS tentu tidak ada istilah naik kelas atau tinggal kelas. Yang ada adalah siswa lulus atau tidak lulus dalam mata pelajaran topik tertentu. Kalau lulus berarti dia bisa menabung nilai untuk transkrip, tapi kalau belum lulus, terpaksa dia harus mengulang materi itu tanpa harus tinggal kelas.

Secara konsep agaknya sistem ini layak kita dukung karena sangat akomodatif terhadap kebutuhan siswa. Namun secara teknis ribet enggak, ya? Pasti akan lebih ribet dari pada sebelumnya. Bisa dibayangkan kalau biasanya kita menggunakan paket yang praktis kini harus membikin jadwal yang tidak mudahh, tentunya.

Ya, kita dukung aja semoga program ini berhasil. Masalah teknis di lapangan kita selesaikan bersama, terutama butuh peran total Waka kurikulum. Pesan saya, semoga kebijakan ini dilaksanakan dengan sepenuh hati, tidak setengah-tengah, yang justru membuat kita hanya terjebak pada adigium: ganti menteri ganti ganti kebijakan, di mana kebijakan itu tidak berdampak apa-apa bagi kualitas SDM kita. jangan sampai ini terjadi.

Selamat Berdemokrasi

2010-08-08T20:56:00.000-07:00

Untuk kedua kalinya, sekolahku menggelar pesta demokrasi dalam bentuk pilihan langsung wakil kepala sekolah. Proses pilihan dilaksanakan dalam sidang pleno dengan peserta segenap guru dan karyawan dengan dipimpin oleh KPU Sekolah.

Lancar. Tidak ada money politic. Tidak ada anarkhi. Semua berjalan enjoy. Satu poin sudah, kita telah menunjukkan kedewasaan berdemokrasi. Namu, masih ada poin-poin lain yang harus kita penuhi. Kita harus siap menerima hasil pemilihan secara legawa, siapa pun yang jadi. Tak ada istilah jegal menjegal. Sementara itu, bagi yang ketiban sampur juga begitu. Tidak boleh pilih kasih dengan membeda-bedakan siapa yang mendukung dirinya dan siapa yang tidak. Semua harus dilayani sama.

Hal-hal yang saya sebutkan ini rasanya penting untuk ditindaklanjuti. Sebab kalau tidak, sekolah justru akan tergerumus dalam pikiran sempit dan kotak-kotak. Jangan sampai, dech, ini terjadi.

Maju terus. Sekali lagi selamat. Selanjutnya wakasek terpilih mesti menuyusun RAPBS yang aspiratif.

Puisi Kemerdekaan

2010-08-08T20:42:00.000-07:00

Mulyoto

Setiap tahun sekali hatiku tergetar entah kenapa
Padahal pohon jati yang luruh di depan rumah
masih seperti dulu juga
Angin yang gemuruh, masih tetap gaduh

Ini bulan Agustus, Papa
Bulan kemerdekaan
bulan di mana angin heroisme menelusup ke benak anak bangsa
kata Putri
Lalu anakku yang nol kecil menyanyi dengan semangat
lagu 17 Agustus
Ditentengnya delapan tas hadiah jalan santai tadi pagi
Tiba-tiba kulukis dalam mataku gemuruh perang di masa revolusi
juga detik-detik saat Soekarno-Hatta membacakan proklamasi

Merdeka
Merdeka
Merdeka

Majalah Sekolah sebagai Pilar Demokrasi, Why Not?

2010-07-30T20:02:00.000-07:00

Mulyoto

Demokrasi di sekolah mensyaratkan adanya arus balik kehendak dan pikiran dari grasroot -guru, siswa dan orang tua- dalam keseluruhan proses pendidikan. Singkatnya, butuh media penyalur aspirasi dari setiap komponen pendidikan dalam menentukan roda sekolah. Bagaimna caranya? Pada momen apa?

Menjawab pertanyaan di atas terasa rada-rada susah sebab memang tidak ada agenda baku yang mempertemukan pikiran dalam suatu dialektika yang damai dan alami. Dalam konteks inilah saya sangat berharap adanya peran jurnalistik sekolah. Majalah sekolah sebagai produk jurnalistik hendaknya bisa menjadi media alternatif penyalur aspirasi itu. jadi, majalah sekolah tidak hanya mengembangkan bakat kepenulisan anak didik, melainkan yang paling penting menjadi sebuah pilar demokrasi di sekolah?

Apakah ini terlalu utopis? Entahlah. Yang jelas kita butuh suasana dialogis, bukan komunikasi satu arah saja. Bagaimana pendapat Anda?

Kau Pergi

2010-07-30T19:53:00.001-07:00

Mulyoto

Rasanya baru kemarin
dengan tenang kau biarkan aku menghisap darahmu
Ketika aku terbujur karena anemia berkali-kali

Rasanya baru kemarin
Kau menyapaku lewat mimpi, lalu kita bercerita tentang angin pagi
Kini kau pergi
tanpa meninggalkan pesan apa pun
Selamat jalan teman,
Tuhan Maha Pengasih akan menyambutmu dalam kedamaian

Kekerasan dalam Dunia Pendidikan

2010-07-20T02:00:00.000-07:00

Mulyoto

Saya tidak menyangka kalau MOS (Masa Orientasi Siswa)yang dilimpahkan kepada siswa senior dari unsur OSIS dan organisasi siswa bidang bakat, akhirnya hingga seperti ini. Nuansanya bukan lagi orientasi sebagai pembekalan siswa baru untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, tetapi malah nuansa kekerasan dalam berbagai tingkatan.

Sebuah kenyataan pahit aku alami tahun lalu. Dalam setiap hari MOS tidak kurang 10 anak mengalami kesrurupan. Maka mau tidak mau harus ada pengeluaran dana di luar anggaran: beaya jasa paranormal. Ada sebuah kisah lucu. Salah seorang yang kesrupan itu tidak sembuh-sembuh setelah ditangani orang pinter. Kata Bapak Kepala Sekolah, wah roh yang merasukinya bandel, nih. Mesti dipanggilkan Pak Yai. Tapi masih juga anak itu berteriak-teriak histeris.

Usut punya usut, ternyata si anak bukan kesurupan, tapi depresi. Saran Pak Yai, jauhkan dari kakak senior. Dan ternyata benar. dalam waktu singkat, si anak langsung diam dan bisa diajak bicara. Tidak berteriak-teriak lagi. Rupa-rupanya dia langsung tegang dan depresi setiap melihat sosok sang senior.

Saya mengusulkan, perploncoan dan bentakan-bentakan keras, bahkan hukuman fisik harus dihentikan. Caranya, mulai tahun depan harus diambil alih oleh guru. Libatkan siswa senior secara minim. Baru MOS bisa dikembalikan pada koridor yang benar. Selama tidak diambil alih, maka kekerasan demi kekerasan akan terus berlanjut turun temurun. Makin tahun makin meningkat tingkat kerasnya, seiring dengan makin kreatifnya sang senior.

Namun usulan saya hingga sekarang masih belum dianggap masuk akal. Saya hingga sekarang berandai-andai, andaikan MOS dijadikan sebagai media aktualisasi diri bagi senior dalam bentuk kegiatan kreatif namun bernuansa peace, unjuk prestasi, dan bukan unjuk kekerasan dan kekuasaan.

Ujian Nasional Jalan Terus

2010-05-07T01:04:00.000-07:00

Mulyoto

Seperti kita tahu bersama ujian nasional jalan terus. Malahan di tingkat SD, ujian itu sempat tereliminasi, namaun kini ditampilkan lagi. Ujian nasional merupakan suatu keharusan bagi sebuah usaha yang butuh proses panjang bernama pendidikan. "Tanpa sistem evaluasi yang valid, bagaimana kita tahu pencapaian target-target dari program pendidikan," kata anggota DPR Angelia Sondakh. Meski, hal itu akhirnya mesti menyamaratakan standar bagi seluruh sekolah di Indonesia.

Pendapat di atas nampaknya masih sangat kuat berkutat dalam benak para pengambil kebijakan kita. Tapi saya hanya memberi catatan atas pertanyaan Dedi Miswar, apakah seorang anak yang menapat nilai 1,00 pada mata pelajaran matematika (tidak lulus, dong), tapi genius pada pelajaran melukis sehingga mampu menghasilkan karya-karya seni lukis yang hebat, tetap dianggap sebagai manusia gagal?

Dedi nampaknya ingin agar setiap manusia tetap bisa dihargai untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan jati dirinya. Janganlah anak didik kita vonis berhasil tidaknya dengan nilai-nilai rigid yang sama rata.

Bagaimana pendapat Anda?

Susahnya Mengubah Kebiasaan: Soal Implementasi Pembelajaran Konstruktivistik

2009-10-10T21:25:00.000-07:00

Mulyoto

Memang, hemat saya, pendekatan pembelajaran yang cocok dengan situasi jaman sekarang adalah pendekatan konstruktivistik. Dalam pendekatan ini anak didik akan menginternalisasikan nilai-nilai, sikap, perilaku, skill dan lain-lain melalui proses mengkonstruksi pengetahuan yang dimilikinya dengan menggunakan pengalaman, interaksi, bacaan dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya.

Jadilah proses belajar berlangsung sangat alami, multiarah, dan bermakna (meaningfull), dan demokratis. Saya sudah lama sebenarnya berusaha menerapkan pembelajaran seperti ini, namun banyak kendala. Utamanya kendala dari sisi karakteristik mata pelajaran matematika yang deduktif sehingga saya sering terjebak dengan pembelajaran dengan pendekatan satu arah, yaitu pembelajaran langsung. Saya menulis di papan tulis, lalu saya terangkan, saya beri contoh soal, dan terakhir dilanjutkan dengan latihan.

Dengan cara seperti itu, pembelajaran berlangsung sangat efisien, to the point, dan serius: tidak gaduh. Tapi,akhir-akhir ini, saya merasa ada nuansa kejenuhan siswa terhadap saya dan mata pelajaran matematika. Untunglah baru-baru ini saya menemukan sebuah blog bagus dari Bapak Abdurahman Asy'ari yang memberi contoh kongkrit implementasi pembelajaran konstruktivistik dalam pembelajaran matematika. Ada semangat lagi untuk jadi guru konstruktivistik nih, pikir saya.

Saya coba dalam beberapa pertemuan terakhir pendekatan itu, tapi ternyata susah juga. Ini barangkali soal kebiasaan. Kebiasaan saya untuk to the point, untuk memberi secara langsung dan bahkan kebiasaan untuk merasa paling pandai di kelas. Maaf, kebiasaan untuk merasa paling pandai ini yang bahaya. Emang, namanya juga guru, kuliah S1 aja 5 tahun, lalu saya beruntung dapat beasiswa S2 matematika juga, masak kalah pandai dengan siswa. malu, dong.

Tapi kalau kepandaian lalu dipakai untuk menggurui dan membelajarkan siswa dengan gaya satu arah, saya merasa justru sebagai sebuah ironi. Saya akhir-akhir ini sadar, justru kepandaian saya harus saya tunjukkan dengan kemampuan saya dapat membelajarkan siswa, memotivasi siswa untuk belajar mandiri, dan memberi semangat siswa untuk menggali potensi siswa. Bukan justru saya pakai untuk mematikan potensi mereka!

Anak-anakku,maafkan aku, ya! Kalian berhak tumbuh berdasarkan jati diri kamu sendiri. Sedangkan saya hanya fasilitator, motivator, dan inspirator saja! Semoga!

Perjalanan Belum Berakhir

2009-09-12T19:30:00.000-07:00

Perjalanan dalam deru sertifikasi belum juga berakhir. Padahal satu tahun sudah lewat uji sertifikasi dalam jabatan melalui portofolio itu aku lewati. Sertifikat sudah di tangan, dan pemberkasan dalam rangka pencairan tunjangan profesi lewat rekening BRI juga sudah terlaksana. Rasanya sudah lega saat itu, "Tinggal nunggu tiba-tiba rekening bank terisi," senyumku mengembang.
Satu tahun hampir lewat. Waktu berjalan begitu cepat. Berkali-kali aku cek rekening BRI-ku via ATM. Tapi masih belum tambah juga. Malah berkurang karena dana awal buka rekening terus digerogoti oleh biaya administrasi.
Aku masih tersenyum tiap kali cecking rekening. Aku jadi teringat kata seorang teman pada awal-awal sertifikasi dulu bahwa tunjangan profesi nanti akan dibayar dengan uang Yen. "Jangan salah sangka, ini bukan mata uang Jepang. Maksudnya, Yen ono dhuwit, kalau ada uang, alias kalau pemerintah punya uang untuk membayarnya."
"Pasti ada dong. Kan anggaran pendidikan kita nantinya 20% dari APBN," kilahku optimis.
Sekarang, entahlah, apakah aku masih bisa optimis. Yang jelas, pembayaran tunjangan prefesi bagi peserta sertifikasi tahun 2007 dan 2008 (saya masuk yang ini) masih tersendat. Meski begitu, tak lelah-lelahnya saya tetap mengecek ATM saya. Siapa tahu udah bertambah, setidaknya jangan sampai habis tergerus beaya administrasi.

Angin Siang

2009-03-04T22:41:00.001-08:00

Berbicaralah pada angin siang
Saat kita jumpa, aku tak berharap apa-apa
Selain ada perpaduan pemikiran kita
soal hidup, soal angin yang selalu menyapa

Anak-anakku,
Aku telah bertekad menjadi guru di antara kalian
Namun, jangan berharap terlalu banyak padaku
Aku bukanlah penguasa peta negeri antah berantah
bukan penunjuk jalan bagimu
Aku anggap saja sebagai teman ngobrol soal rumus phytagoras
atau soal geometri euclid
Kita ngobrol saja
Jangan banyak berharap padaku
Kamulah yang harus berharap banyak pada dirimu sendiri

Bukankah aku juga tak peranh berharap banyak padamu
Selain, kamu harus selalu berubah
Angin juga berubah
Bumi berubah
Semua berubah
Maka, berubahlah menjadi lebih baik.

Pada Suatu Senja

2009-03-04T22:24:00.000-08:00

Pada suatu senja
ketika daun bambu luruh berputar-putar dalam pandang mata nanarku
Kulihat engkau katakan padaku lirih
- Aku ingin mereguk nikmatnya madu cinta bunga melati

Reguk saja, kataku
Daun bambu masih luruh bersama desis angin parau
Aku masih termangu dalam senja biru itu
Biarlah aku mengembara menciumi bukit-bukit hijau
Biarlah aku terbang mengambang di atas awan, ringan

Senja itu, kau bisikkan kata-kata
Aku bisikkan juga ketelingamu
Birakan angin kering menyapa kita
Kita tetap tertawa, seperti biasa
Kita tetap mandi di kali: lepas seluruh baju, lalu berlari dan terjun bebas di atas riuh sungai
Bebasnya kita saat itu
Seperti burung emprit bergerombol
mencuri bulir padi pak tani
lalu kita bisa terbang ke mana kita suka

Ah, rasanya aku ingin kembali
membaui lumpur kampung malasan di Trenggalek
Saat ayah ibuku masih muda dan merindukanku untuk senantiasa pulang
Kini kerinduan itu muncul lagi, tapi aku hanya bisa menangis
melihat ayah-ibuku renta
dan aku tak lagi bisa menangkap kerinduannya
Ah, tidak ayah-ibu, aku masih seperti dulu
Aku masih bisa mendengar panggilanmu

Sebuah Perjuangan yang Melelakan

2009-03-04T21:36:00.000-08:00

Hari ini hari yang melegakan bagi saya. Ibaratnya, saya sedang mencari sumber air di atas bukit, dengan melewati jalanan setapak yang terjal. Berliku hingga membuatku ngo-ngosan. Tapi, hari ini, semua telah terbalas. Aku telah mencapai puncak itu, dan telah kusaksikan air segar jernih menarik selera. Haus rasanya, ingin segera kuteguk air itu. Tapi, ups. Nanti dulu. Sebelum bisa meneguk barang setetes air itu masih ada lagi urusan tetek bengeknya yang masih juga bikin repot.
Itulah gambaran yang aku alami hari ini, ketika akhirnya kabar sertifikasi datang. Aku telah lulus uji sertifikasi lewat jalur portofolio yang melelahkan seperti mendaki bukit terjal. Kini sedikit bisa tersenyum, meski senyum itu baru senyum harap. Pemberkasan untuk mencairkan tunjangan profesi ternyata tak kalah rumitnya dengan portofolio. Harus pakai map begini, harus pakek ini-itu, yang menguras tenaga.
Tapi aku gak boleh ngeluh. Kan di sertifikat udah dinyatakan sebagai GURU PROFESIONAL. Malu, doang. Apalagi, harapan udah diujung mata: tunjangan satu gaji pokok.
Tapi, sebuah paadoks terjadi. Ketika ngurus ini-itu, ternyata harus makan korban, yaitu siswa yang mesti hanya dikasih tugas. Bahkan saking ribetnya, kadang kita sampai lupa gak kasih tugas. Kadang malu juga sih. Apa ini yang namanya profesional.
Maafkan aku, anakku. Guru kan bisa khilaf.
"Gak apa-apa, Pak. Kan enak kalo jam kosong!" seru sebagian besar siswa. Nah, apalagi ini! Aku malu, aku ternyata bukan tipe guru yang selalu dirindukan siswa. Aku masih harus berjuang untuk itu.

Jangan Pernah Vonis Anak Didik

2009-02-24T21:06:00.000-08:00

MULYOTO

Ada kalanya sebagai guru, saya khilaf. Saya suka bangga melihat anak-anak didik saya yang pintar, cepat nyantol kalau diajar, dan tanggap terhadap materi yang saya sampaikan. Sebaliknya, saya kadang suka tidak sabar (baca: gregeten) terhadap anak yang masih saja ndomblong ketika saya telah mengumpankan materi belajar, yang saya rancang telah cukup menarik minat, dan saya sudah mengajarkannya dengan cara yang sangat gamblang.

Saya ini sudah berusaha menyampaikan materi matematika dengan cara yang sederhana. Saya tidak terlalu banyak menggunakan bahasa verbal. Saya gunakan contoh-contoh untuk menanamkan konsep. Contoh yang paling sederhana. Baru, sedikit demi sedikit dengan dasar pemahaman yang telah dimiliki, siswa saya ajak untuk belajar materi yang lebih rumit. Eh, masih saja ada beberapa yang gak nangkap-nangkap.

Usut punya usut, anak-anak yang rada kurang tanggap ini ternyata saat masuk di sekolah tempat saya mengajar (status RSBI, Rintisan Sekolah Bertarap Internasional), memiliki nilai tinggi dalam ujian nasional. Nilai matematika 8, 9, bahkan 10. Tapi, faktanya, kok?

Itulah, bagaimana saya bisa percaya pada hasil ujian nasional kalau kayak begini. Rasanya aneh ketika anak SLTA ketika menghitung penjumlahan bilangan bulat saja gak mampu. Saya kembali harus menjelaskan dengan analogi utang piutang. Gimana ini?

Saya menghela nafas. Saya pernah punya sakit jantung, dan gak ingin penyakit saya kambuh lagi. Nafas yang masuk ke dalam rongga dada saya sedikit melegakan saya, lalu saya membaca istigfar. Saya gak boleh marah. Saya gak boleh emosi, apalagi memvonis si anak. Saya tetap sabarkan diri dan berpikir positif. Toh, kemampuan matematika bukan satu-satunya kunci untuk sukses bukan. Siapa tahu, meski gak pinter matematika, dia pinter meyakinkan orang sehingga bisa menjadi seorang pedagang sukses. Atau, mungkin bisa menjadi seorang sastrawan, atau entahlah. Siapa yang bakal tahu nasib orang?

Keyakinan saya ternyata betul juga. Di antara mantan siswa saya yang sukses dan menyapa dengan ramah kepada saya, ternyata tidak selalu dari kalangan siswa brilian. Siswa yang dulu biasa-biasa saja, bahkan sangat kurang itu ternyata ada di antaranya yang sukses dan menjadi manusia yang berguna. Dalam hati, kalau ketemu dengan anak seperti ini, saya bersyukur bahwa saya dulu masih diberi kesabaran dan gak marah-marah padanya.

"Pak, masih ingat dengan saya? Saya Hani, yang dulu paling gak bisa matematika. Masih ingat, kan?" kata salah laki-laki muda menyapa saya. Tentu, saya pun ingat. Dan, ternyata berkat keteguhan hatinya, anak ini telah memiliki usaha yang cukup berkembang.

Wahai, teman. Jangan pernah vonis anak didik akan jadi apa! Biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Kita tidak bisa menentukan mereka akan jadi apa-apa, kita hanya membantunya sedikit agar mereka tumbuh berkembang secara optimal pada jati dirinya masing-masing.

Andai Ujian Nasional Ditiadakan

2008-03-17T19:30:00.000-07:00

Mulyoto

Dalam sebuah pertemuan MGMP baru-baru ini, saya berdiskusi dengan teman sejawat. Guru ini mengajar di SMK swasta yang berada di bawah naungan sebuah pondok pesantren. Saya sangat terkesan pada orang ini karena dalam acara ngerumpi santai ini, dia selalu membawa nuansa agamis. Ketika kita ngobrol soal ujian nasional, temen kita ini berpendapat bahwa sampai kapan pun, dia akan membela yang namanya ujian nasional.
Alasannya bukan terkait dengan uang. Bukan karena ujian nasional merupakan proyek besar yang bernilai milyaran. Bukan itu alasannya untuk tetap berharap agar ujian nasional di pertahankan. Alasannya begini: ujian nasional adalah alat yang efektif untuk membuat anak tawadu' dan kembali ke jalan yang benar.
Dia bercerita, saat kelas II, anak-anak mencapai puncak kenakalannya. Setiap hari, kasus berkelahi, kasus bolos, dan kasus mokong terhadap guru, merupakan kejadian yang biasa. Itu sudah sego-jangan, katanya.
Tapi, ketika kelas III, mereka yang paling mokong dan paling mayak sekali pun berubah 180 derajat menjadi anak yang manis, gampang dinasehati, bahkan menjadi lebih khusuk ibadahnya. Soalnya, kalau sudah kelas III kok masih berandal, emangnya mau apa tidak lulus.
Saat siswa masuk di kelas III, kata teman saya, guru kembali berwibawa. Terutama guru mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional. Guru yang tadinya dicuekin, kini kembali menerima haknya. Bahkan, malam-malam akan kebanjiran kiriman fatihah dari muridnya. Konon, murid-murid yang dengan ikhlas mengirimi fatihah kepada gurunya, ilmu sang guru akan lebih gampang masuk ke dalam diri sang murid. Memang tidak logis, tapi ini merupakan keyakinan yang yang cukup kuat dan membuahkan hasil. Mungkin bisa dijelaskan secara metafisis, saya kurang tahu.
Maka, bagaimana kejadiannya, kalau ujian nasional dihapus. Murid akan makin seenaknya. Mereka tidak perlu khawatir tidak lulus, karena kalau tidak ada ujian nasional, berarti kelulusan hanya ditentukan dari ujian sekolah. Dan yang ini gampang ditembus. Dijamin pasti lulus.
"Biarlah banyak orang, banyak pakar dan banyak ahli pendidikan ngomomg bahwa ujian nasional harus dihapuskan, tapi saya tetap akan membela sampai kapan pun," ujarnya.
Saya hanya manggut-manggut. Dalam diskusi tentang ujian nasional, saya biasanya selalu mngatakan bahwa ujian nasional itu batu penghalang bagi guru untuk memajukan siswanya. Guru mau mengasah aspek afektif, aspek psikomotorik, tidak hanya kognitifnya saja, tapi selama ini direcoki dengan yang namanya ujian nasional. Ya, mending fokus saja ke ujian nasional saja. Kenapa harus repot! Ini pendapat saya selama ini. Tapi, mendengar pendapat dari teman saya tadi, saya terus terang menjadi ragu.
Kalau ujian nasional benar-benar ditiadakan, bagaimana yang akan terjadi? Kalau bagi saya, saya akan menjai leluasa dalam memberikan pengalaman kepada siswa. Pengalaman yang memngasah kognisinya, ketrampilannya, dan afeksinya. Saya menjadi bebas memberikan pembelajaran matematika yang bermakna. Saya ajak siswa saya menyelami maematika dan membawanya ke dalam kejutan-kejutan yang menggairahkan. Matematika akan saya bawakan dalam citra penuh pesona, penuh makna. penuh nilai, dan penuh kikmah kehidupan. Tidak kering kerontang sebagagaimana soal demi soal ujian nasional. Itu yang akan saya lakukan!
Apakah saya bisa? Entahlah. Tapi yang saya tahu, ujian nasional hingga jini masih membelenggu saya. Saya masih tetap tidak bisa beranjak dari stagnasi: memperlakukan matematika hanya sebatas angka dan simbol kosong makna belaka. Dan selama ujian nasional, saya kembali akan menyaksikan kecurangan-kecurangan yang meracuni jiwa anak bangsa!
Bagaimana pendapat Anda? Silakan beri komentar, kita demokratis saja!

Sertifikasi dan Bisnis Sertifikat

2008-03-17T19:04:00.000-07:00

MULYOTO

Laris manis. Itulah yang terjadi pada bisnis sertifikat. Di hampir semua kota di Indonesia, kini marak diadakan seminar, lokakarya, diklat, workshop, dan apalah namanya, dengan peserta membeludak. Sebuah lembaga pelatihan di kota kecil Mojokerto mengadakan workshop hingga 5 gelombang dan tetap diserbu peminat. Padahal, harga yang harus mereka bayar tidak murah: Rp 50.000 hingga Rp 250.000. Bagi peserta, berapa pun beaya akan ditanggung, yang penting dapat sertifikat.
Memang, sertifikasi guru harus diakui sebagai sebuah kbijakan besar dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendongkrak kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus sertifikasi akan mendapat tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok,sekitar 1.5 juta. Tentu ini sangat menjanjikan di tengah-tengah kondisi ekonomi guru yang kebanyakan pas-pasan karena dipotong cicilan bank.
Maka, tak bisa disalahkan kalau kmudian guru menyambut sertifikasi guru dengan semangat. Ini adalah sebuah harapan baru. Laiknya sebuah harapan, tentu hal itu makin membuat guru tambah hidup lebih semangat.
Hanya saja, harus dipahami, kalau sertifikasi lalu ditindaklanjuti dengan mencari sertifikat saja tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas, ya sayang sekali.
Kita ingin agar sertifikasi mendorong guru untuk meningkatkan kemampuan sekaligus komitmen pada profesi yang ditekuninya.
Semoga

Mengembalikan Nilai Moral dalam Dunia Pendidikan Kita

2008-02-10T02:31:00.000-08:00

MULYOTO

Dunia pendidikan telah kehilangan nilai-nilai moralitas. Lihat saja, banyak praktik dalam dunia pendidikan yang justru membuat anak belajar untuk curang, tidak jujur, dan malas. Anak juga bisa merasakan bagaimana praktik kolusi, korupsi dan nepotisme telah pula masuk dalam denyut nadi dunia pendidikan kita. Pungutan uang sekolah yang harus dibayar oleh orang tua mereka lebih sering tidak diketahui “jluntrungnya”. Tidak ada mekanisme yang bisa menjamin akuntabilitasnya.

Contoh lain paling nyata betapa sekolah telah kehilangan nilai moralitas adalah fenomena kecurangan saat ujian nasional. Karena khawatir ada siswa yang tidak lulus, atau khawatir nilai ujian nasional yang diperoleh kalah dengan sekolah lain, diterapkanlah praktik perjokian. Seorang kepala sekolah di Ngawi tahun lalu bahkan nekat mencuri naskah soal ujian demi mengejar prestasi anak didiknya dengan cara curang. Berbagai kecurangan dalam ujian nasional terkesan sangat sistematis, artinya memang telah dirancang sedemikian rupa dengan melibatkan seluruh komponen: panitia, guru pengawas, tim pemantau independen, bahkan birokrasi pendidikan.

Kadang, saya merasa miris menyaksikan kebobrokan moral dalam dunia pendidikan kita. Saat kegiatan pembelajaran di kelas satu dan dua, dengan susah payah kita berusaha menggali nilai-nilai didik dari setiap mata pelajaran yang kita berikan. Kita mengajar tidak semata-mata berusaha membuat anak didik tahu, tapi juga memiliki sejumlah kecakapan hidup, memiliki sikap dan perilaku luhur dan menginternalisasi nilai-nilai budi pekerti.

Namun di akhir tahun, ketika ujian nasional datang, nilai-nilai moral itu seolah sirna. Persetan dengan kejujuran. Persetan dengan prinsip-pronsip obyektivitas dan keadilan. Yang penting semua siswa bisa lulus. Yang penting nilai rata-rata sekolah terdongkrak sehingga bisa mencapai rangking tinggi di tingkat propinsi. Yang penting gengsi dan prestise sekolah menanjak, tak peduli dengan menjunjung tinggi sportivitas. Tak peduli betapa pentingnya nilai sebuah kejujuran. Begitulah yang terjadi.

Hemat saya, dekadensi moral dalam dunia pendidikan kita layak kita cermati dampaknya. Kita mesti sadar bahwa praktik pembelajaran yang tidak menjunjung nilai-nilai moral akan berdampak pada karakter generasi muda kita. Kecurangan dalam ujian nasional sebagai salah satu contoh jelas telah mematikan sikap jujur, ulet, teliti, dan adil dalam diri siswa.

Di lain pihak, di luar dunia pendidikan, anak didik kita juga melihat praktik kecurangan dengan amat nyata saat korupsi merajalela. Kasus korupsi yang melibatkan para punggawa negara disiarkan secara intens oleh media televisi dan cetak sehingga lengkaplah sudah media pembelajaran praktik kecurangan bagi anak didik kita.

Anak-anak berpikir, berbuat curang itu bukan suatu masalah. Toh, di sekolah mereka diajari melakukan itu. Di masyarakat, para pejabat negara, juga melakukan hal yang sama. Akan jadi apa bangsa ini kalau semua kebobrokan ini tidak segera diperbaiki?

Sebagai seorang guru, saya tidak dapat berbuat apa-apa selain berseru: marilah kita kembalikan nilai-nilai moral dalam praktik pendidikan kita. Marilah kita berantas kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional! Juga, mari kita berantas korupsi dalam manajemen sekolah kita! Kita mulai dari diri kita sendiri, di sekolah kita sendiri.

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan, tempat para anak bangsa menempa diri. Mari tempa mereka dengan pengalaman-pengalaman bermakna yang mampu mengembangkan seluruh potensi mereka: kognitif, afektif dan psikomotorik! Kita fasilitasi mereka dengan program pembelajaran yang memberdayakan, yang menyulut potensi-potensi yang masih terpendam. Yang menggerakkan mereka untuk melakukan kegiatan belajar sepanjang hayat, secara mandiri.

Tempa mereka dengan kehidupan yang menjunjung moralitas: kejujuran, keuletan, kerja keras, dan sikap sportivitas. Hingga suatu saat, kelak mereka menjadi insan yang berguna, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat dan bangsanya.

Saya sangat apresiatif terhadap kisah Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata (Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2005). Sebuah sekolah marjinal di Pulau Belitung yang hanya punya siswa sepuluh orang dengan guru dua orang, mampu membuktikan bahwa sebuah kederhanaan, kejujuran, dan moralitas ternyata mampu mengantarkan anak didik kita kepada jati dirinya masing-masing. Bahkan pencapaian itu jauh melebihi batas kenyataan yang dapat dibayangkan. Andrea Hirata, Sang Penulis hanyalah anak seorang pegawai rendah di PN Timah saat itu. Namun, toh kini dia berhasil melanjutkan studi S2 hingga ke Perancis dan Inggris, bekerja di Telkom Pusat (Bandung), dan menjadi penulis terkenal.

Dengan rendah hati, Bu Muslimah yang dihadirkan di acara Kick Andi mengatakan. ”Saya ini hanya seorang guru desa. Saya tidak sehebat yang diceritakan dalam novel ini.” Tapi jelas satu hal yang dimiliki oleh sosok guru ini: keikhlasan.

Sebuah moralitas tertinggi yang dimiliki oleh manusia.

Pak Isa Irawan, Sosok Guru Demokratis

2007-07-15T22:10:00.000-07:00

Pak Isa Irawan bukan seorang guru, melainkan seorang dosen. Tapi, secara esensial, dosen dan guru kan sama saja, yaitu sama-sama pendidik. Kalau dalam blog ini saya menyebut Pak Isa sebagai guru, bukan berarti saya merendahkan kedosenan beliau.
Pak Isa, bagi saya adalah sosok seorang guru yang pantas jadi model. Beliau seorang doktor lulusan Austria pada bidang Jaringan Syaraf Tiruan (JST). Di ITS, beliau mengajar matakuliah JST dan Sistem Fuzzy.
Orangnya sederhana. Justru dari kesederhanaannya itulah saya sebagai muridnya di Program Pascasarjana ITS mendapatkan kegairahan untuk bergulat dalam ilmu yang beliau bimbing. Ketika menyampaikan materi, Pak Isa membawa murid-murid ke dalam atmosfir ilmu itu tanpa ada kesan mendominasi. Kita seolah diajak berpetualang dalam lautan ilmu yang begitu luas, di mana kita memiliki kewenangan untuk mengendalikan nahkoda perahu kita masing-masing. Artinya, Pak Isa tidak menjejali dengan ilmu kepada kami, tapi kamilah yang diajak berkelana dalam lautan ilmu sendiri.
Hebatnya, Pak Isa tidak mesti merasa yang paling tahu terhadap banyak hal dalam ilmu itu. Pak Isa tidak pernah memamerkan ilmunya, melainkan mengajak murid-muridnya berenang-renang sepuasnya dalam lautan ilmu itu. Kita memiliki keleluasan untuk mengeksplorasi ilmu yang beliau sampaikan tanpa membatasinya sama sekali. Bahkan, beliau bisa menerima ketika kita menemukan dan menguasai hal-hal tertentu yang mungkin beliau sendiri kurang mendalamainya.
Justru di sinilah kehebatannya. Guru memang tidak harus serba tahu. Guru hanya membuka pintu gerbang. Setelah pintu gerbang terbuka, terserah kepada para murid secerapa banyak ilmu yang akan direguk. Bagi saya, sosok Pak Isa telah mampu memainkan peran ini. Sebuah sosok pendidik yang demokratis, yang dengan ikhlas membuka jalan bagi kami, para muridnya untuk belajar sepuas-puasnya.
Terima kasih, Pak Isa. Moga sepulang dari ITS, kami bisa seperti Pak Isa: menjadi sosok guru yang demokratis bagi siswa-siswi kami.

Resensi Buku: Kiat Praktis Bikin Majalah Sekolah

2007-07-03T00:49:00.001-07:00

Judul Buku : Hari Gini Gak Punya Majalah Sekolah? Bikin, Yuk
Penulis : Mulyoto, S.Pd, M.Si
Penerbit : Andi Publisher, Yogyakarta
Tebal : 113 halaman
Cetakan I : Juni 2007

Kamu punya hobi nulis puisi, cerpen, berita sekolah, atau feature? Itu semua adalah potensi yang sangat sayang kalau tidak dikembangkan. Atau di antara kamu suka bikin komik, kartun atau cerita lucu? Tuangkan saja bakat kamu di majalah sekolah. Penerbitan sekolah memang salah satunya berfungsi untuk mengembangkan bibit-bibit calon penulis.
Ternyata, bukan itu saja peran penting majalah sekolah. Majalah sekolah juga bisa digunakan sebagai media penyalur aspirasi. Ketika ada uneg-uneg soal fasilitas sekolah yang perlu diperbaiki misalnya, ungkapkan, jangan hanya disimpan di hati! Sampaikan dalam bentuk artikel, puisi, cerpen atau kartun di majalah sekolah. Itu lebih baik daripada diungkapkan dalam aksi corat-coret di bangku, dinding kelas maupun pada dinding water closed. Lebih-lebih disampaikan melalui aksi anarkhi. Jangan sampai, dech!
Nah, buku ini memandu secara lengkap dan gamblang bagaimana bikin penerbitan sekolah, entah itu dalam format majalah, buletin, tabloid, maupun sekadar mading. Ditulis dengan bahasa lugas disertai contoh-contoh kongkrit, buku ini sangat gampang diikuti.
Ada yang istimewa dari buku ini. Ternyata, usut punya usut, penulis buku ini, yakni Mulyoto, adalah seorang guru matematika di SMK Negeri 1 Pungging. Meski mengajar matematika, Pak Mulyoto ini ternyata memang sudah lama lho, aktif dalam dunia jurnalistik. Dulu, saat SMA, artikelnya sudah nongol di sebuah majalah ilmiah terbitan Jakarta. Saat mahasiswa, selain menulis artikel untuk surat kabar umum, dia juga pernah menjadi pemimpin redaksi majalah “Pijar” IKIP Malang. Saat menjadi guru, tulisan-tulisanya dimuat di Kompas dan membimbing siswa menerbitkan majalah dan buletin.
Dari pengalaman praktis itulah Pak Mulyoto bisa menyajikan buku ini dengan enak, gampang dimengerti dan mudah dipraktikkan. Langkah-langkah bikin majalah sekolah diuraikan secara lengkap mulai dari membentuk dewan redaksi, membuat proposal penerbitan, melaksanakan manajemen keredaksian, melakukan proses layout, hingga proses naik cetak. Membaca buku ini kita bisa belajar dua hal sekaligus: manajemen praktis dan jurnalistik.
Buku ini pantas dijadikan rujukan bagi kamu yang ingin menerbitkan majalah sekolah. Hubungi toko buku terdekat atau penerbit via http://www.andipublisher.com.

(Berliana Putri, Kelas I-MM SMK Negeri 1 Pungging).

Akuntabilitas Sekolah: Terganjal Kepentingan Pribadi

2007-06-28T18:35:00.000-07:00

Idealnya, sekolah sebagai institusi bertanggung jawab kepada masyarakat. Apa yang telah diprogramkan, bagaimana pelaksanaan di lapangan, dan bagaimana hasilnya, masyarakat mestinya tahu. Minimal melalui forum komite sekolah. Minimal lagi dalam forum rapat warga sekolah: guru, karyawan, perwakilan siswa yang duduk di OSIS, dan stakeholder pendidikan.
Alangkah hebatnya ketika awal tahun ajaran, kepala sekolah dan para wakasek selaku pengendali roda "pemerintahan" sekolah, memfloorkan RAPBS (rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah). Segenap warga sekolah boleh mengkritisi RAPBS, termasuk mengajukan usulan-usulan program. Partisipasi guru, karyawan, dan siswa dalam pengambilan kebijakan ini berlanjut hingga tahap implementasi program. Lalu, di akhir tahun, ada pertanggung jawaban. Ada evaluasi atas program yang tercapai dan tidak. Dan yang paling penting, ada kontrol atas keluar masuknya keuangan.
Sungguh, hal ini menjadi kerinduan saya sejak lama. Tapi, hingga kini kerinduan tinggal kerinduan. Manajemen masih cenderung "korup". Manajemen masih berjalan asal-asalan. Termasuk manajemen keuangan. Dalam kondisi yang begini, siapa yang bisa menjamin bahwa dana sekolah baik yang bersumber dari masyarakat, orang tua, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat benar-benar secara efektif terbelanjakan bagi berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan?
Konsep MBS sebenarnya telah memberi warning: akuntabilitas! Sekali lagi akuntabilitas! Tapi, ya, itulah. Ketika kepentingan pribadi masih lebih utama dari pada kepentingan orang banyak, ketika gairah memperkaya diri tidak terkendali, jangan harap akuntabilitas yang kita inginkan akan terwujud.
Yang ada hanya mimpi. Lalu kita akan menyanyikan lagu mimpi tetap mimpi, dan kerinduan tinggal kerinduan. Kapankah potret manajemen sekolah kita yang begini ini akan berubah?
Jangan tanya saya. Tanya saja pada diri kita masing-masing!

Moralitas dalam Dunia Pendidikan Kita

2007-06-27T19:43:00.000-07:00

Pendidikan merupakan institusi yang mesti menjunjung tinggi moralitas. Sampai kapan pun! Tapi lihat, masihkah moralitas itu dalam realitasnya masih kita pegang, ketika kecurangan dalam ujian nasional berjalan secara sistemik di beberapa daerah. Dari berita TV bahkan satu sekolah semua siswa tidak lulus, bukan karena apa-apa: semua siswa terlalu percaya dengan jawaban yang diberikan oleh gurunya.
Wahai, para guru. Masihkah kita berteriak sebagai si empunya moralitas ketika dengan mudahnya kita mengajari anak berbuat curang?

Robohnya Sekolah Kami

2007-06-27T19:19:00.000-07:00

“Gawat, Pak Parno. Gawat!” ujar Pak Hidayat pelan ketika jam istirahat.
“Apanya yang gawat, Pak!” kataku tenang. Aku tidak mau terbawa arus gosip. Aku hanya ingin mengajar dengan baik. Anak-anak dapat menguasai materi yang kuberikan dan mendapatkan nilai-nilai didik dari materi itu. Itu tugasku. Aku tak mau terlalu ikut campur dalam masalah manajemen sekolah.
“Wah, semua sudah keblinger, Pak. Sekolah ini sudah terlalu mengarah ke bisnis. Ingat, siswa-siswi kita itu dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Jadi kalau sampai anak-anak ditarik uang insidental setinggi itu, apa ya ndak kasihan. Apalagi prosedurnya menyalahi aturan,” ujar guru olah raga ini.
Aku sudah tahu arah pembicaraan Pak Hidayat. Dia pasti mempermasalahkan kebijakan kepala sekolah. Aku sudah mendengar sebelumnya dari Pak Suharto. Dan aku tak mau terjebak dalam perbincangan ini sebab aku hanya ingin mengajar dan mendidik muridku.
Memang, kadang kami sebagai guru tidak turut diajak memutuskan kebijakan yang menyangkut keuangan. Kami para guru, khususnya aku, tidak terlalu pusing dengan hal itu. Tapi khan mestinya, ini dibicarakan dengan komite sekolah. Komite sekolah harus mengundang orang tua. Lalu sekolah membeberkan program sekolah. Butuh dana berapa, sudah dapat sumber dana dari mana, lalu kekurangannya ditanggung orang tua. Rapat komite sekolah bersama orang tua wali muridlah yang memutuskan besar tarikan uang insidental, uang gedung, atau apalah namanya.
Tapi, ya itulah. Kenyataannya, sering aturan baku itu diterabas. Alasannya, kita khan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah ini ya bebas tidak usah ikut aturan dari luar. Kita harus berkreasi bagaimana caranya agar kita dapat meningkatkan partisipasi orang tua. Salah satunya adalah partisipasi dalam hal dana.
Itulah argumentasi yang sering dipakai. Aku sudah sering mendengar itu. Aku dulu sempat melawan sistem seperti itu. Dalam suatu rapat dinas aku bicara keras. Prinsipnya, aku tak mau sekolah terlalu serakah. Kasihan anak-anak. Aku tahu, anak-anak itu banyak yang nunggak uang sekolah bulanan. Lalu mereka harus menanggung cicilan uang gedung?
Terus terang dalam hal nasib anak-anak didikku, aku gampang berempati. Pernah suatu hari aku melihat muridku tertidur di kelas. Kubiarkan hampir satu jam pelajaran, dia masih tertidur. Lalu kubangunkan. Matanya merah.
“Tolong cuci muka ke kamar mandi dulu, ya!” perintahku.
Saat kembali dari kamar mandi, matanya masih merah. “Maaf, Pak!” katanya singkat.
“Memangnya kamu begadang tadi malam?” tanyaku yang disambut tawa oleh teman-temanya satu kelas.
“Tadi malam, saya kerja membantu orang tua, Pak! Bapaku bilang, aku harus bekerja keras agar aku bisa menyelesaikan sekolah. Kami baru mendapat tagihan uang gedung yang sama sekali belum pernah kami cicil.”
“Kerja apa?” tanyaku penuh selidik.
“Menambang pasir, Pak.”
Aku tidak berkata-kata lagi. Kupersilakan dia duduk kembali.Aku bisa melihat betapa beratnya perjuangan anak itu. Tubuh anak itu memang kekar, tapi terlihat hitam legam dan matanya merah.
Dalam perjalanan pulang mengajar, kuhampiri para penambang pasir di Kali Brantas. Ada sebuah perahu dengan beberapa orang di atasnya. Mereka bergantian menyelam ke dasar sungai dengan sebuah timba di tangannya. Selang beberapa menit kemudian, orang yang menyelam itu sudah memanggul timba berisi pasir.
Aku tercenung. Betapa beratnya kerja mereka. Aku lalu membayangkan, salah satu orang yang ikut menyelam dan memanggul pasir itu adalah Senoaji, muridku. Dan itu dilakukan pada malam hari, saat seharusnya dia ada di rumah untuk belajar. Wahai para guru! Wahai para kepala sekolah! Tahukah Anda bahwa tidak semua anak bisa bersekolah dengan begitu mudah?
Terus terang, sejak itu aku menjadi sangat peka terhadap tarikan uang kepada siswa. Bahkan, aku tak lagi berani memaksa mereka membeli buku pelajaran seharga lima ribu, sekalipun. Kalau memang ada yang beli silakan, tapi aku tidak mewajibkan. Aku tidak mau menambah beban mereka.
Sekolah kami ini sekolah SMK, tepatnya sekolah teknik. Sebagian besar mereka yang bersekolah di sini memang untuk bisa segera bekerja usai lulus. Cita-cita mereka sangat sederhana. Seperti Senoaji, katanya ia ingin bisa bekerja di bengkel mobil. Lalu Hari Subekti. “Saya ingin membuka bengkel las di depan rumah, Pak” katanya.
***
“Wah, gawat, Pak Parno. Makin gawat!” kata Pak Hidayat lagi di hari lain. “Sekolah ini sudah mendapat banyak kucuran dana dari pusat. Kita ini sebenarnya mendapat banyak proyek besar. Nilainya ratusan juta. Jadi mestinya tidak perlu kita memberatkan orang tua siswa. Mereka itu kebanyakan dari golongan ekonomi lemah.”
Aku sudah tahu arah pembicaraan Pak Hidayat. Dan aku tidak mau terbakar karenanya. Aku hanya mendengarkan dengan penuh seksama, dan bilang pendek, “O, iya?”
“Ini tidak bisa dibiarkan Pak Parno. Kita harus bergerak. Kita sebagai guru harus berani. Ini jaman demokrasi, jaman transparansi. Mestinya semua masalah keuangan di sekolah itu dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga sekolah, setidaknya kepada dewan guru. Kita tidak bisa didiamkan saja. Kita tidak boleh dianggap orang bodoh yang hanya mengajar di kelas tanpa boleh tahu masalah keuangan sekolah. Bagaimana kalau dana-dana itu sebenarnya dikorupsi?”
Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya manggut-manggut. Kadang-kadang, aku terbawa juga pada arus pembicaraaan Pak Hidayat. Tapi segera kucegah. Aku ini guru, tugasku mendidik anak-anak. Membantu anak-anak mencapai cita-citanya, memangkitkan semangatnya saat mereka berputus asa. Aku tidak mau tahu dengan urusan manajemen sekolah. Itu bukan tanggung jawabku.
“Pak Parno jangan diam saja. Ingat, Pak Parno ini mantan aktivis. Dulu saat mahasiswa kan aktif di senat. Mimpin demo terhadap rektorat. Mana kekritisan Pak Parno sekarang?”
Tiba-tiba emosiku terbakar. Tapi segera aku padamkan. Ya. Aku memang mantan aktivis. Itu dulu. Aku pernah memimpin demo menghadapi rektorat yang kami nilai korup. Aku sempat diskors bersama tiga temanku: Banji, Sarwo, dan Wirdan. Kami lalu diseret ke meja hijau dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Tapi berkat kekompakan teman-teman senat, justru di persidangan situasi terbalik. Kami justru bebas, sedangkan rektor yang justru terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Rektor itu akhirnya dipecat dan mendekam di penjara.
Ingat masa lalu kadang aku tertawa sendiri. Kadang aku tak percaya kalau aku bisa menjalani itu semua. Ah, tapi itu dulu. Sekarang aku seorang guru. Bukan masalah gurunya yang aku maksud. Tapi aku tidak sesehat dulu. Aku menderita penyakit jantung. Aku ingin tenang bekerja. Aku hanya ingin mengajar dan mendidik murid-muridku. Tidak mau berada dalam situasi konflik yang melelahkan. Aku ingin damai bersama murid-muriku. Berbicara dari hati ke hati. Berbicara tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang demokrasi, sambil berharap suatu saat mereka akan bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang kuajarkan di masyarakat.
Hanya itu yang ingin aku lakukan. Aku tidak mau terbakar oleh Pak Hidayat. Aku tidak boleh terjebak dalam suasana hiruk-pikuk yang melelahkan. Biarlah semua terjadi kalau memang harus terjadi.
“Gimana, Pak Parno? Apakah Bapak ikut bergerak bersama kami?” desak Pak Hidayat lagi.
“Maaf saya mau mengajar,” tukasku singkat sambil beranjak ke ruang kelas.
***
Hari ini Sabtu. Aku tidak ada jam mengajar. Waktu kosong seperti ini selalu kuisi dengan membaca. Kadang novel kadang buku-buku psikologi remaja. Usai sholat maghrib saat menemani anak-anakku menonton kartun di TV, tiba-tiba ada berita sekilas. “Hari ini terjadi demo besar-besaran di SMK Harapan Kita. Demo itu menuntut kepala sekolah Drs. Haji Abdul Malik, M.Pd dicopot dari jabatannya terkait kasus korupsi dana proyek pembangunan sekolah senilai empat ratus juta rupiah.”
Aku tertegun. Di layar kaca, aku lihat wajah-wajah kukenal sedang meneriakkan yel-yel. Ada Pak Hidayat, Pak Ismail, Pak Suharto, dan lain-lain. Ada pula kulihat Senoaji, Hari Subekti, Andika Teguh, dan banyak lagi. Itu murid-muridku.
Aku masih tertegun. Aku tidak menyalahkan mereka, tapi aku tidak akan ikut mereka. Aku sudah berjanji pada istriku, aku ini guru. Tugasku mengajar dan memberikan pendidikan kepada murid-muridku. Itu sudah cukup. Dan, tentu saja, mendidik anak-anakku sendiri, Putri dan Indri, hingga dewasa dan mandiri.
“Yah, obatnya diminum!” kata istriku dari dapur. Putri, anakku terbesar yang sudah kelas nol besar segera beranjak ke dapur. Biasa, dia mengambilkanku segelas air dan kotak kerdus berisi obat-obatanku.
“Ini obatnya, ayah!” kata Putri.
“Terima kasih,” kataku sambil mencium kening anak manis itu.
Aku lalu meneruskan menonton kartun Tom and Jerry kesukaan anak-anakku. Seperti tidak terjadi apa-apa.

Ujian Nasional sebagai Instrumen Pendongkrak Kualitas SDM

2007-06-27T19:15:00.000-07:00

Tiap kali momentum ujian nasional (UN) dilaksanakan, tiap kali pula saya terjebak dalam sebuah persimpangan jalan. Di satu sisi, berdasarkan keyakinan saya sebagai seorang praktisi pendidikan, UN itu lebih banyak mudhorat-nya daripada manfaatnya. Di sisi lain, toh saya tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti guru-guru yang lain, saya tidak bisa berbuat apa-apa selain sendiko dhawuh. Kami boleh berpendapat, bahkan dengan demonstrasi sekali pun, tapi kalau “sang penguasa” tetap berkehendak, UN akan tetap jalan terus.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya tidak akan melakukan penentangan terhadap UN, sebagaimana dalam beberapa tulisan saya sebelumnya. Percuma! Sebaliknya, saya mencoba memahami, mengapa UN mesti dilaksanakan lengkap dengan standar kelulusan yang naik terus. Menurut Mendiknas, seperti sering diungkapkan pada berbagai kesempatan, UN merupakan alat untuk memacu semangat belajar siswa. UN sebagai dasar penentu kelulusan di mana standar kelulusan selalu dibuat naik, akan mendorong siswa untuk belajar makin rajin.
Kata kuncinya di sini adalah adanya saringan yang mampu memilah antara siswa yang layak lulus dan siswa yang tidak layak lulus. Dengan adanya saringan ini, hanya siswa dengan kemampuan standarlah yang lulus. Yang tidak, terpaksa harus mengulang tahun depan atau belajar mandiri untuk mengikuti ujian persamaan kejar paket B atau C.
***
Memang kita akui, dalam praktik pendidikan selama ini, sekolah cenderung untuk meluluskan siswanya seratus persen. Sekolah selama ini tidak memiliki keberanian untuk tidak meluluskan siswa yang secara nyata berkemampuan kurang. Kita masih ingat. Dulu, ketika kelulusan ditentukan dengan rumus yang melibatkan variabel nilai rapor kelas III pada semester genap, pihak sekolah menyiasati agar semua siswa lulus dengan memberi siswa “bekal” berupa nilai bagus pada rapor siswa kelas III pada semester genap itu. Terjadilah apa yang disebut penyulapan nilai rapor.
Dengan siasat itu, siswa yang berkemampuan kritis akan tetap dapat lolos meski nilai ujian nasionalnya (saat itu ebtanas) jeblok. Pasalnya, bekal yang telah diberikan, ketika dimasukan ke dalam rumus akan mendongkrak nilai akhir menjadi cukup tinggi untuk melampaui standar kelulusan.
Praktik pendidikan yang seperti itulah -salah satunya- yang menyebabkan kualitas pendidikan kita menjadi semu. Siswa sangat gampang untuk bisa lulus meski kemampuannya secara real kurang memadai. Bahkan, dengan kualitas pembelajaran yang sangat buruk, dengan jalan memberi bekal berupa nilai rapor yang tinggi, ebtanas tidak akan menjadi penghalang untuk meluluskan siswanya 100%.
Agaknya, terdorong oleh semangat untuk memperbaiki kualitas pendidikan sekaligus untuk menghentikan malpraktik tersebut di atas, lalu pemerintah membuat keputusan berani. Kriteria kelulusan tidak lagi melibatkan variabel nilai rapor, melainkan murni berdasarkan hasil ujian nasional di mana standar kelulusan ditentukan sendiri oleh masing-masing sekolah.
Dengan model kriteria kelulusan yang seperti ini, sekolah bisa saja meluluskan semua siswanya dengan memasang standar kelulusan minimal. Semua siswa akan lulus 100%, tapi kalau standar kelulusan yang dipakai begitu rendahnya, sekolah harus siap menanggung label sebagai sekolah berkualitas rendah.
Tapi terbukti, dengan kebijakan tersebut, banyak sekolah yang tidak malu memasang standar kelulusan rendah, asalkan semua siswanya lulus. Sekali lagi, ini mengurangi kepercayaan pemerintah terhadap institusi sekolah dalam turut mendukung peningkatan kualitas lulusan. Bisa jadi, pemerintah sudah tidak lagi percaya terhadap itikad baik institusi sekolah dalam mendukung upaya peningkatan kualitas SDM.
Merasa telah berkali-kali disiasati oleh sekolah, maka sejak beberapa tahun lalu diterapkanlah sebuah kebijakan yang lebih berani: kelulusan ditentukan dari nilai ujian nasional dengan standar yang ditentukan secara nasional pula. Siswa yang dalam ujian nasional memperoleh nilai di bawah standar, otomatis tidak lulus. Tidak hanya itu, dalam tiga tahun berturut-turut, pemerintah manaikkan standar kelulusan itu dari 4,01 pada tahun 2005 menjadi 4,51 pada tahun 2006, dan kini menjadi 5,01.
Untuk bisa lulus -begitu pikir pemerintah- siswa harus belajar keras. Guru-guru juga tidak boleh main-main, mereka harus mengajar dengan baik dan mengembangkan kreativitasnya agar siswa memiliki kemampuan yang memadai. Model kriteria kelulusan inilah yang diyakini pemerintah akan bisa mendongkrak kualitas SDM kita.
***
Pertanyaannya sekarang, mampukah kebijakan ujian nasional dengan standar kelulusan secara nasional itu mengantarkan bangsa Indonesia kepada kondisi yang makin maju dalam hal kualitas SDM-nya? Jawaban saya adalah bisa, tapi dengan sejumlah asumsi.
Asumsi pertama, kemampuan siswa dalam mata pelajaran yang diujikan itu bisa merepresentasikan semua kemampuan siswa sebagai hasil belajarnya. Artinya, kalau nilai siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika tinggi berarti secara keseluruhan kemampuan siswa dapat dikatakan tinggi. Begitu pula sebaliknya.
Asumsi kedua, semua orang tua, siswa, guru, kepala sekolah, dan kepala dinas pendidikan kota/kabupaten adalah orang-orang yang jujur, obyektif, terbuka dan siap menerima hasil ujian nasional apa adanya. Asumsi ini sangat penting. Ada satu saja di antara unsur-unsur ini yang tidak jujur alias curang, atau tidak terbuka, maka lagi-lagi, kebijakan ujian nasional dan standar kelulusannya tidak ada gunanya sebagai pendongkrak kualitas SDM.
Asumsi ketiga, tim pemantau independen (TPI) dapat berfungsi dengan baik. Tugas TPI adalah menjamin agar pelaksanaan ujian nasional berjalan fair, obyektif dan jujur. Ini penting untuk mendukung asumsi yang kedua.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, seberapa kuatkah nilai kebenaran asumsi-asumsi itu? Artinya, pada dataran realitas, apakah asumsi-asumsi itu bisa dipenuhi? Maaf, menurut hemat saya, berdasarkan penilaian subyektif saya, semua asumsi di atas sangat-amat lemah. Setidaknya dalam rentang tiga tahun yang telah berjalan ini.
Jadi? Maaf, Anda sudah tahu jawabannya.